JPKP Ajukan Judicial Review untuk merevisi SK BPN Nomor 42 dan 44 ke Mahmakah Agung

Tobaforindo || Jakarta, Dengan kondisi yang diduga berketidaksesuaian regulasi dan peraturan perundangan undangan terhadap SK BPN No. 42/HGU/BPN/2002 dan 44/HGU/BPN/2002 berkaitan dengan kata yang tertulis Izin Pelepasan Aset dimohonkan untuk direvisi menjadi Penghapus bukuan aset. Hal ini diduga tidak berkesudahan dengan UUPA No.5 Tahun 1960 yang saat ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia […]

Continue Reading