Tobaforindo – Taput | Senin, 2 Maret 2026 — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama DPRD setempat mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di wilayah tersebut, terutama yang berkaitan dengan pemulihan pascabencana dan peningkatan akses ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan melalui kunjungan koordinasi Komisi B DPRD Tapanuli Utara bersama Bappeda Litbang dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Taput ke kantor Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara di Medan beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Taput mengajukan sejumlah program pembangunan yang dinilai mendesak untuk segera direalisasikan melalui dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kepala Dinas PU Tapanuli Utara Ir. Dalan Simanjuntak menjelaskan bahwa beberapa usulan pembangunan yang disampaikan meliputi penguatan infrastruktur pengendalian bencana serta peningkatan sarana pendukung sektor pertanian.
“Beberapa program yang kami usulkan antara lain pembangunan turap, talud, dan bronjong pada ruas jalan Sipahutar–Aek Humbang, peningkatan dan rehabilitasi saluran pembawa di Daerah Irigasi Simokmok, serta rehabilitasi bendung di DI Sarulla Lehu Pinasa,” ujar Dalan.
Selain itu, Pemkab Taput juga mengusulkan pembangunan perkuatan tebing sungai di beberapa titik rawan bencana, seperti Sungai Aek Haidupan, Sungai Aek Siborgung di Kecamatan Tarutung, serta rehabilitasi tanggul Sungai Aek Siandurian di Kecamatan Sipoholon.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga kembali mengajukan pembangunan ruas jalan Rampa–Batu Arimo–Batas Tapanuli Tengah di Kecamatan Parmonangan yang sebelumnya telah diusulkan dalam program penanganan pascabencana melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara (BKPSU).
Menurut Dalan, pembangunan infrastruktur tersebut sangat penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Tapanuli Utara Maradona Simanjuntak menegaskan bahwa pascabencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu, Tapanuli Utara menghadapi kebutuhan mendesak terhadap perbaikan dan pembangunan infrastruktur.
“Tentu seluruh titik yang kita usulkan memiliki urgensi tinggi. Infrastruktur tersebut sangat penting untuk menjaga aksesibilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pertanian warga,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Taput juga menyoroti kondisi jalur jalan Aek Latong di Kecamatan Simangumban yang selama ini dikenal sebagai titik rawan kerusakan dan sering mengganggu mobilitas masyarakat.
Menurut Maradona, jalur tersebut memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antar kabupaten. Oleh sebab itu, DPRD Taput mendorong agar status jalan tersebut ditingkatkan menjadi jalan nasional.
“Jalur Aek Latong merupakan penghubung antar daerah dan setiap tahun menjadi langganan kerusakan. Karena itu kami menilai sudah layak jika statusnya ditingkatkan menjadi jalan nasional agar penanganan dan pendanaan pembangunannya lebih maksimal,” tegasnya.
Peningkatan status jalan tersebut dinilai akan membuka peluang dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat, sekaligus mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. (Sofian Candra Lase)
