TOBAFORINDO – HUMBAHAS | PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2025
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN
SYALOM, HORAS, NJUAH – NJUAH !!!
SALAM INDONESIA RAYA….!!!
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA
PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
ATAS BERKAT DAN RAHMATNYA KITA DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT
SEHINGGA KITA DAPAT BERKUMPUL KEMBALI DITEMPAT INI UNTUK
MENGIKUTI RAPAT RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.
PADA KESEMPATAN INI KAMI MENYAMPAIKAN TERIMAKASIH KEPADA
PIMPINAN RAPAT YANG BERKENAN MEMBERIKAN WAKTU DAN KESEMPATAN
KEPADA FRAKSI PARTAI GERINDRA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT
AKHIR FRAKSI DIHADAPAN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT
INI.
UCAPAN TERIMAKASIH YANG SAMA JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA
SAUDARA BUPATI/WAKIL BUPATI BESERTA SEGENAP APARATUR PEMERINTAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN YANG SUDAH BERUPAYA DAN DENGAN
KESABARAN MEMBERIKAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN,
PENDAPAT MAUPUN KRITIK DEWAN YANG TERHORMAT, BAIK DALAM NOTA
JAWABAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN DAN JUGA DALAM RAPAT
PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN YANG SUDAH
TERLAKSANA DENGAN BAIK.
RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA
SETELAH MEMBACA, MENCERMATI DAN MEMBAHAS SECARA BERSAMA
– SAMA NOTA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2025, DAN PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 6 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN. KAMI DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA PERLU MENYAMPAIKAN
BEBERAPA SARAN DAN MASUKAN SEBAGAI PENDAPAT AKHIR FRAKSI
SEBAGAI BERIKUT :
I. APRESIASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
FRAKSI PARTAI GERINDRA MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN BESERTA SELURUH JAJARAN PERANGKAT
DAERAH ATAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SELAMA TAHUN ANGGARAN 2025.
KAMI MENGHARGAI BERBAGAI UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN, SERTA MENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI TENGAH BERBAGAI
TANTANGAN FISKAL DAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN YANG SEMAKIN BESAR
NAMUN DEMIKIAN, APRESIASI TERSEBUT TIDAK BERARTI BAHWA SELURUH
PELAKSANAAN PROGRAM TELAH BERJALAN SECARA SEMPURNA. OLEH KARENA
ITU, FRAKSI PARTAI GERINDRA TETAP MEMBERIKAN SEJUMLAH CATATAN DAN
REKOMENDASI SEBAGAI BAGIAN DARI PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
DPRD.
II. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
FRAKSI PARTAI GERINDRA MEMANDANG BAHWA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH HARUS MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH
DAERAH.
KETERGANTUNGAN TERHADAP DANA TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT
HARUS SECARA BERTAHAP DIKURANGI MELALUI:
1. PENINGKATAN KUALITAS DAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
2. PEMUTAKHIRAN BASIS DATA WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI;
3. PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP POTENSI KEBOCORAN
PENDAPATAN DAERAH;
4. PENGELOLAAN ASET DAERAH SECARA PRODUKTIF DAN
TRANSPARAN;
5. PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL SESUAI KEUNGGULAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.
FRAKSI PARTAI GERINDRA MEMINTA AGAR PENINGKATAN PAD TIDAK
DILAKUKAN DENGAN MEMBEBANI MASYARAKAT, MELAINKAN MELALUI
PERBAIKAN SISTEM, PELAYANAN, PENGAWASAN, DAN OPTIMALISASI POTENSI DAERAH.
DAERAH.
III. KUALITAS BELANJA DAERAH
FRAKSI PARTAI GERINDRA MENEKANKAN BAHWA KEBERHASILAN APBD
TIDAK HANYA DIUKUR DARI TINGGINYA PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN.
YANG LEBIH PENTING ADALAH APAKAH ANGGARAN TERSEBUT BENAR-BENAR
MEMBERIKAN MANFAAT NYATA BAGI MASYARAKAT.
OLEH KARENA ITU, PEMERINTAH DAERAH PERLU MEMASTIKAN BAHWA SETIAP
BELANJA DAERAH:
1. TEPAT SASARAN;
2. TEPAT WAKTU;
3. EFISIEN;
4. TRANSPARAN;
5. MEMILIKI MANFAAT LANGSUNG BAGI MASYARAKAT.
KAMI MEMINTA AGAR PROGRAM YANG MEMILIKI SERAPAN ANGGARAN
RENDAH DIEVALUASI SECARA SERIUS, TERUTAMA UNTUK MENGETAHUI
PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
MASYARAKAT.
IV. PELAYANAN DASAR
FRAKSI PARTAI GERINDRA MENILAI BAHWA PELAYANAN DASAR HARUS
MENJADI PRIORITAS UTAMA DALAM PELAKSANAAN APBD.
PEMERINTAH DAERAH HARUS TERUS MENINGKATKAN:
A. BIDANG PENDIDIKAN
PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH, PERHATIAN TERHADAP TENAGA PENDIDIK, SERTA
PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK DI WILAYAH TERPENCIL
HARUS MENJADI PRIORITAS.
B. BIDANG KESEHATAN
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN, KETERSEDIAAN TENAGA
KESEHATAN, OBAT-OBATAN, PELAYANAN PUSKESMAS, PENANGANAN
STUNTING, GIZI BURUK, SERTA PELAYANAN BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU HARUS TERUS DIPERKUAT.
C. BIDANG INFRASTRUKTUR
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI, AIR
BERSIH, SERTA INFRASTRUKTUR DASAR LAINNYA HARUS DILAKSANAKAN
SECARA MERATA DAN BERDASARKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT.
FRAKSI PARTAI GERINDRA MENEKANKAN AGAR PEMBANGUNAN TIDAK HANYA
TERPUSAT PADA WILAYAH TERTENTU, TETAPI HARUS MEMPERHATIKAN PRINSIP
PEMERATAAN PEMBANGUNAN.
V. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
FRAKSI PARTAI GERINDRA MENEGASKAN BAHWA APBD ADALAH UANG
RAKYAT. OLEH KARENA ITU, SELURUH PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD HARUS DILAKUKAN SECARA
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. PEMERINTAH DAERAH HARUS TERUS
MEMPERKUAT SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN MENINDAKLANJUTI
SELURUH REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK SECARA SERIUS.
KAMI JUGA MENGINGATKAN AGAR SETIAP PEJABAT DAN PENGELOLA
ANGGARAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN PENUH INTEGRITAS,
MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN, SERTA MENJAUHKAN DIRI DARI
PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.
VI. REKOMENDASI FRAKSI PARTAI GERINDRA
BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN DAN EVALUASI TERHADAP LKPJ BUPATI
HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2025, FRAKSI PARTAI GERINDRA
MENYAMPAIKAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT:
1. PEMERINTAH DAERAH HARUS MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN
AGAR PROGRAM YANG DIANGGARKAN BENAR-BENAR SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN MASYARAKAT;
2. MENINGKATKAN REALISASI PAD DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN
KEMAMPUAN EKONOMI MASYARAKAT;
3. MENGEVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MEMILIKI TINGKAT
PENYERAPAN RENDAH;
4. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR SECARA
MERATA;
5. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN;
6. MEMPERKUAT PENANGANAN STUNTING, KEMISKINAN, DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL;
7. MENERTIBKAN DAN MENGAMANKAN SELURUH ASET DAERAH;
8. MENINGKATKAN TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA;
9. MEMPERCEPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL KAMI JUGA MENGINGATKAN AGAR SETIAP PEJABAT DAN PENGELOLA
ANGGARAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN PENUH INTEGRITAS,
MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN, SERTA MENJAUHKAN DIRI DARI
PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.
VI. REKOMENDASI FRAKSI PARTAI GERINDRA
BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN DAN EVALUASI TERHADAP LKPJ BUPATI
HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2025, FRAKSI PARTAI GERINDRA
MENYAMPAIKAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT:
1. PEMERINTAH DAERAH HARUS MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN
AGAR PROGRAM YANG DIANGGARKAN BENAR-BENAR SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN MASYARAKAT;
2. MENINGKATKAN REALISASI PAD DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN
KEMAMPUAN EKONOMI MASYARAKAT;
3. MENGEVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MEMILIKI TINGKAT
PENYERAPAN RENDAH;
4. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR SECARA
MERATA;
5. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN;
6. MEMPERKUAT PENANGANAN STUNTING, KEMISKINAN, DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL;
7. MENERTIBKAN DAN MENGAMANKAN SELURUH ASET DAERAH;
8. MENINGKATKAN TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA;
9. MEMPERCEPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN;
10. MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DI LAPANGAN;
11. MEMASTIKAN SETIAP REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ
DITINDAKLANJUTI SECARA NYATA DAN TERUKUR.
RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA
FRAKSI GERINDRA BERPENDAPAT MENGENAI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2026 PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, ANTARA LAIN :
1. SATPOL PP MENJADI SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN ( NAIK
TIPE C → B ) FRAKSI GERINDRA SETUJU DENGAN USULAN PERUBAHAN
TERSEBUT.
2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ( NAIK TIPE C → B ) FRAKSI
GERINDRA SANGAT SETUJU DENGAN PERUBAHAN TERSEBUT UNTUK
MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
3. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA MENJADI DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, DAN PEMUDA
OLAHRAGA (TIPE TETAP) FRAKSI GERINDRA SETUJU DENGAN KEBIJAKAN
INI AGAR MEMBANTU MASYARAKAT BIDANG OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.
4. BAPPELITBANGDA MENJADI BAPERIDA ( NAIK TIPE B → A ) FRAKSI
GERINDRA SETUJU DAN MENDUKUNG PENUH.
5. PEMBENTUKAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ( OPD BARU )
DAN PEMECAHAN DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN TENAGA
KERJA MENJADI 2 DINAS FRAKSI GERINDRA BERPENDAPAT
PENAMBAHAN DINAS TERSEBUT :
1. MEMBEBANI APBD PENAMBAHAN DINAS AKAN MENAMBAH
KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK:
• GAJI DAN TUNJANGAN ASN;
• BELANJA PEGAWAI;
• GEDUNG DAN FASILITAS KANTOR;
• KENDARAAN DINAS;
• PERJALANAN DINAS;
• BELANJA OPERASIONAL.
FRAKSI DAPAT MENILAI ANGGARAN TERSEBUT LEBIH BAIK
DIALIHKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN
MASYARAKAT.
2. TIDAK BERDASARKAN KEBUTUHAN PRIORITAS DAERAH
PENAMBAHAN DINAS HARUS BENAR-BENAR MENJAWAB
KEBUTUHAN STRATEGIS KABUPATEN. JIKA URUSAN TERSEBUT
MASIH DAPAT DITANGANI OLEH DINAS YANG SUDAH ADA, MAKA
PEMBENTUKAN DINAS BARU DAPAT DIANGGAP TIDAK MENDESAK.
3. KEMAMPUAN FISKAL DAERAH TERBATAS, PASAL 146 UU NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (UU HKPD),
BELANJA PEGAWAI DAERAH PALING TINGGI 30% DARI TOTAL
BELANJA APBD.
4. BERPOTENSI MELANGGAR PP NO 18 TAHUN 2016 YANG TELAH
DIUBAH DENGAN PP NOMOR 72 TAHUN 2019 YAKNI PEMBENTUKAN
PERANGKAT DAERAH TETAP MEMPERTIMBANGKAM “KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH”
RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA
SIKAP FRAKSI PARTAI GERINDRA
SETELAH MENCERMATI SELURUH DOKUMEN LKPJ BUPATI HUMBANG
HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2025, HASIL PEMBAHASAN, SERTA JAWABAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PANDANGAN DPRD, MAKA FRAKSI PARTAI
GERINDRA MENYATAKAN: MENERIMA PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN SEJUMLAH CATATAN, REKOMENDASI, DAN
PERBAIKAN SEBAGAIMANA TELAH KAMI SAMPAIKAN DI ATAS.
PENERIMAAN INI BUKANLAH BENTUK PEMBENARAN TERHADAP SELURUH
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, MELAINKAN MERUPAKAN BAGIAN
DARI PROSES KONSTITUSIONAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN REKOMENDASI
KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PADA MASA YANG
AKAN DATANG.
FRAKSI PARTAI GERINDRA BERHARAP SELURUH CATATAN DAN REKOMENDASI
DPRD TIDAK BERHENTI SEBAGAI DOKUMEN ADMINISTRATIF, TETAPI BENARBENAR DITINDAKLANJUTI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN BERIKUTNYA.
PANDANGAN FRAKSI PARTAI GERINDRATERHADAP RANPERDA KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NO 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN.
YANG TERHORMAT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN, YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
BESERTA JAJARAN PEMERINTAH DAERAH, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
SETELAH MENCERMATI, MEMPELAJARI DAN MEMBAHAS RANPERDA
TERSEBUT FRAKSI PARTAI GERINDRA MEMANDANG BAHWA PENATAAN
PERANGKAT DAERAH HARUS DILAKSANAKAN SECARA OBJEKTIF, EFEKTIF,
EFISIEN, SERTA BERDASARKAN KEBUTUHAN NYATA DAERAH.
FRAKSI PARTAI GERINDRA MEMAHAMI BAHWA PEMBENTUKAN DAN
PENATAAN PERANGKAT DAERAH MERUPAKAN BAGIAN PENTING DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, MEMPERKUAT TATA KELOLA
PEMERINTAHAN, SERTA MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI DAN MISI
PEMBANGUNAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.
NAMUN DEMIKIAN, PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TIDAK
BOLEH HANYA DIDASARKAN PADA KEINGINAN UNTUK MEMBENTUK STRUKTUR
BARU, TETAPI HARUS BENAR-BENAR MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH, BEBAN KERJA, URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DILAKSANAKAN, KEBUTUHAN PELAYANAN MASYARAKAT, SERTA PRINSIP
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BIROKRASI
PENDAPAT FRAKSI
BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN DAN KAJIAN YANG TELAH DILAKUKAN,
FRAKSI PARTAI GERINDRA PADA PRINSIPNYA MENERIMA SEBAGIAN DAN
MENOLAK SEBAGIAN TERHADAP RANPERDA TERSEBUT TERUTAMA
PENAMBAHAN 2 DINAS SEPERTI PENJELASAN KAMI PADA LEMBARAN
SEBELUMNYA UNTUK DAPAT DITINJAU KEMBALI DEMI HUMBANG
HASUNDUTAN YANG KITA CINTAI.
DEMIKIAN PANDANGAN AKHIR FRAKSI PARTAI GERINDRA INI KAMI
SAMPAIKAN. SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MEMBERIKAN
PETUNJUK DAN KEKUATAN KEPADA KITA SEMUA DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA. ATAS
PERHATIAN DAN KERJA SAMA YANG BAIK, KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH.
AKHIR KATA BILA MANA DIDALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GERINDRA INI TERDAPAT HAL – HAL YANG KURANG BERKENAN,
MOHON UNTUK DIMAAFKAN.
SEKIAN DAN TERIMAKASIH.
HORAS… NJUAH – NJUAH..
SALAM INDONESIA RAYA…!!!
DOLOKSANGGUL, 23 JULI 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
FRAKSI PARTAI GERINDRA
KETUA SEKRETARIS
INDRA NAINGGOLAN,S,SOS.,M.SP ANDREAS YUDHISTIRA SIMAMORA,S.Ds
ANGGOTA
BOSFER T.RIKARDO NABABAN,SH.,M.Hum
(Tim)
