Ketua LSM Pakar Dukung Langkah Ketua DPRD Surati Kejatisu Memeriksa Sejumlah Pelanggaran di Humbahas

Humbang Hasundutan

 

Ketua DPD LSM Pakar Humbahas Sudirno Lumban Gaol didampingi Wakil Ketua, Seven Nababan saat memberikan keterangan kepada wartawan di Doloksanggul. (Foto Dok/Sudirno)

TOBAFORINDO.com | Humbahas, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pembela Kemerdekaan Rakyat (Pakar) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Sudirno Lumban Gaol menyampaikan dukungannya kepada Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol yang telah menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) untuk memeriksa sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Pemkab Humbahas dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Sudirno, langkah yang dibuat oleh Ketua DPRD tersebut adalah sebuah langkah yang berani dan patut untuk diapresiasi. Sebab menurut dia, sudah sangat jarang terjadi di Indonesia ini, seorang pimpinan lembaga DPRD menyurati penegak hukum agar memeriksa kinerja atau sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak eksekutif.

“Jujur kita sangat mengapresiasi langkah yang dibuat oleh Ketua DPRD untuk menyurati Kajati Sumut agar memeriksa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pemkab Humbahas. Ini sebuah kemajuan dalam hal penegakan hukum, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi,” kata Sudirno yang saat itu didampingi Wakil Ketua LSM Pakar Humbahas Seven Nababan kepada wartawan di Doloksanggul, Kamis (8/12/202).

Lebih lanjut dia menjelaskan, surat yang dibuat oleh Ketua DPRD itu memang hanya sebatas surat permohonan, bukan dalam bentuk laporan pengaduan. Namun meski demikian, kata dia, Kejati Sumut harus tetap menindaklanjuti surat tersebut, dengan memanggil pihak-pihak terkait yang ada dalam surat tersebut agar kasus tersebut menjadi terang benderang.

“Kita sangat yakin Kejati Sumut akan menindaklanjuti surat itu. Apalagi ini menyangkut sejumlah pelanggaran dan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Dan yang melaporkan itu seorang Ketua DPRD. Jadi, saya yakin seratus persen surat itu pasti akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Ketika disinggung mengenai adanya upaya sejumlah anggota dewan yang menyatakan mekanisme pembuatan surat tersebut tidak sah karena tidak melalui tahapan di DPRD, Sudirno mengatakan, pernyataan itu sangat keliru dan terkesan mencari-cari alasan untuk menyudutkan ketua dewan. Dan sebaliknya kata dia, para anggota DPRD Humbahas yang meminta Kejati Sumut agar tidak menindaklanjuti surat itu karena alasan tidak melalui tahapan perlu untuk dipertanyakan, kenapa mereka seolah-oleh mendukung sejumlah pelanggaran dan praktik dugaan korupsi di daerah itu.

READ  Bupati Bersama Kapolres Humbahas Tinjau Lokasi TSTH, Food Estate dan MPP.

“Di mananya yang salah?. Status dia (Ramses Lumban Gaol) kan jelas. Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Saya pikir dia tidak segampang itu membuat surat ke Kejati Sumut kalau tidak ada dasar hukumnya. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, apa salahnya dia menyurati penegak hukum? Kan tidak ada? Yang salah itu, status dia sebagai anggota dewan, tapi dia merasa dan bertindak sebagai ketua dewan. Itu yang baru salah,” ungkapnya.

Dia menambahkan, jika melihat isi dari isi surat Ketua DPRD tersebut, dia juga sangat yakin, politisi PDI Perjuangan itu memiliki bukti-bukti yang akurat terkait sejumlah pelanggaran yang dia tuangkan dalam surat tersebut, yang kapan saja bisa dimintai oleh pihak Kejati Sumut.

Tidak hanya itu, kata dia, beberapa dugaan pelanggaran yang disebutkan dalam surat itu sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat Humbahas, karena sudah sering disoroti media, seperti masalah PJHD (Program Hibah Jalan Daerah), pendepositoan APBD, dan manipulasi pengisian sejumlah jabatan dan dugaan pelanggaran lainnya

“Jika Ketua DPRD Humbang Hasundutan sudah berani membuat surat demikian, berarti beliau sudah memiliki atau mengantongi bukti-bukti awal terkait sejumlah pelanggaran yang dia sebutkan dalam surat itu. Dan memang hal itu sudah pernah disuarakan beberapa fraksi di DPRD Humbahas agar direkomendasikan untuk dibawa ke hak interplasi,” pungkasnya.

Seven Nababan Menambahkan, sebagai masyarakat Humbahas dan Wakil Ketua LSM Pakar Humbahas, dirinya siap membantu memberikan data-data terkait sejumlah pelanggaran yang disebutkan oleh Ketua DPRD Humbahas. “Kita siap membantu beliau itu untuk mencari bukti-bukti sejumlah pelanggaran yang selama ini terjadi di Humbang Hasundutan,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol SH menyurati Kajati Sumut Idianto SH MH memohon bantuan untuk memeriksa sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu yang diduga tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Tim)