TAPANULI UTARA – TOBAFORINDO | Transformasi digital di sektor perlindungan sosial memasuki babak baru. Pemerintah pusat mulai mempercepat implementasi sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan yang menempatkan akurasi data, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di 43 kabupaten/kota yang diikuti Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., secara virtual dari Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Selasa (30/6). Rapat strategis nasional tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri, , bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), , sebagai bagian dari peta jalan implementasi penuh Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang ditargetkan rampung pada 2027.
Pelaksanaan piloting digitalisasi bansos menjadi tahapan penting dalam membangun sistem perlindungan sosial nasional yang terintegrasi. Melalui sistem digital, seluruh proses mulai dari pendataan, verifikasi, validasi hingga penyaluran bantuan diarahkan berbasis data yang akurat dan mutakhir. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan klasik, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, tumpang tindih data, keterlambatan penyaluran, hingga potensi penyimpangan dalam distribusi bantuan sosial.
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk bergerak cepat mempersiapkan implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen mengoptimalkan sumber daya manusia, memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, serta mengefektifkan waktu yang tersedia agar digitalisasi perlindungan sosial dapat berjalan sesuai target nasional.
Menurut Wakil Bupati, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga ditentukan oleh kualitas aparatur pemerintah dalam mengelola data, membangun sinergi antarlembaga, dan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, digitalisasi bansos merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem yang terintegrasi diharapkan mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melalui percepatan implementasi Perlinsos Digital, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan kesiapannya menjadi bagian dari transformasi digital nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu melahirkan sistem perlindungan sosial yang modern, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga setiap bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Sofian Candra lase)
