Surabaya – Tobaforindo | Sikap antikritik dan penutupan akses informasi kembali dipertontonkan oleh oknum anggota DPRD Tuban. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tuban dari Fraksi Golkar, Suratmin. Ia diduga sengaja memblokir nomor telepon seluler dan kontak WhatsApp wartawan media online.
Peristiwa ini bermula ketika pemberitaan media terkait fasilitas dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tuban yang memantik unjuk rasa sejumlah mahasiswa. Alih-alih memberikan jawaban yang bijak dan solutif sebagai wakil rakyat, Suratmin justru memblokir nomor jurnalis yang bersangkutan.
Padahal, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro tidak menolak bila fasilitas dan tunjangannya sebagai wakil rakyat ditinjau kembali.
“Semua tunjangan yang kami terima mengikuti peraturan yang ada. Tapi karena ada instruksi Presiden untuk melakukan evaluasi, kami akan segera melaksanakan evaluasi menyeluruh, baik untuk pimpinan maupun anggota DPRD,” ucapnya, Rabu (3/9/2025).
Saat dikonfirmasi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Jurnalis Independen Nusantara (IJEN), Ali Maskur, menegaskan bahwa jika ada yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, ada hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers sebagai lembaga penyelesaian sengketa pers.
“Memblokir nomor wartawan sama sekali bukan solusi yang mencerminkan sikap seorang pejabat publik,” tegasnya, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, wartawan berhak dan bahkan wajib bertanya yang sifatnya konfirmasi atau klarifikasi, sepanjang disampaikan dengan santun.
“Blokir terhadap wartawan bukan tindakan cerdas, melainkan refleksi ketidakmampuan membangun dialog. Pejabat semacam itu menunjukkan mental tertutup dan antikritik,” ujarnya.
Sesuai Pasal 1 dan Pasal 5 UU Pers, institusi atau pejabat publik wajib menggunakan Hak Jawab atau Hak Koreksi apabila terdapat kekeliruan informasi, bukan melakukan tindakan represif digital seperti pemblokiran nomor
Ketum asal Kabupaten Tuban ini akan selalu membela anggotanya yang menjalankan tugas jurnalistik dengan benar dan profesional. Tetapi ia juga mengingatkan kawan kawan jurnalis, dalam menjalankan tugas hendaknya secara professional dan bermartabat.
Hingga berita ini tayang, belum ada klarifikasi dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Tuban itu. (Tim)
