Tapanuli Utara – Tobaforindo | Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Selamat Pakpahan, Toman Balige Silitonga, dan Ronald Simajuntak, menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor Camat Pangaribuan. Forum tersebut tidak hanya menjadi wadah penyampaian program kerja, tetapi juga menjadi ruang evaluasi, pengawasan, dan perumusan arah kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Kamis, 2/07/2026.
Rapat kerja disambut oleh Camat Pangaribuan, Loren Tambunan, S.Sos., yang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut di Kecamatan Pangaribuan. Menurutnya, sinergi antara DPRD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh OPD merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata, efektif, dan berkelanjutan. Ia berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah Pangaribuan.
Rapat dihadiri oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, penyuluh pertanian, Puskesmas Pangaribuan, Puskesmas Lumban Sinaga, unsur pendidikan, serta OPD terkait lainnya.
Selain menjadi forum koordinasi, rapat kerja tersebut juga dimanfaatkan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Selamat Pakpahan, Toman Balige Silitonga, dan Ronald Simajuntak meminta masing-masing OPD dan unsur terkait memaparkan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan program, capaian kinerja, berbagai kendala di lapangan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.
Setiap instansi memaparkan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya masing-masing dan menjawab berbagai pertanyaan, masukan, serta evaluasi dari anggota DPRD. Pembahasan berlangsung secara terbuka dan konstruktif sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPRD menegaskan bahwa setiap program yang didanai melalui APBD harus mampu dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertanian Harus Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Sektor pertanian menjadi fokus utama pembahasan. DPRD menilai kebijakan pembangunan pertanian perlu diarahkan pada kebutuhan riil petani. Menurut anggota dewan, pembangunan akses pertanian seperti jalan usaha tani, irigasi, distribusi hasil panen, dan akses pemasaran harus menjadi prioritas dibandingkan sekadar pengadaan alat pertanian.
Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan.
Perlindungan Sosial sebagai Instrumen Pembangunan Manusia
Dalam sektor sosial, DPRD mendorong agar perlindungan dan jaminan sosial dipadukan dengan program pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan fisik dan spiritual. Menurut DPRD, pembangunan manusia harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.
DPRD Minta Pelayanan Puskesmas Ditingkatkan
Sektor kesehatan turut menjadi perhatian serius. Anggota DPRD meminta agar pelayanan di Puskesmas Pangaribuan dan Puskesmas Lumban Sinaga terus ditingkatkan.
DPRD menekankan bahwa peningkatan pelayanan tidak hanya menyangkut sarana dan prasarana, tetapi juga profesionalisme tenaga kesehatan, kecepatan pelayanan kepada pasien, ketersediaan obat-obatan, serta penguatan pelayanan promotif dan preventif hingga ke desa-desa.
DPRD Dorong Pengadaan Alat Perekaman e-KTP
Dalam pembahasan rapat, DPRD Dapil IV juga menyoroti pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pangaribuan. DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Pangaribuan.
Menurut DPRD, hingga saat ini pelayanan perekaman e-KTP belum dapat dilakukan secara optimal karena belum tersedianya perangkat perekaman di Kantor Camat Pangaribuan. Akibatnya, masyarakat harus melakukan perekaman ke wilayah lain sehingga membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga tambahan. DPRD berharap pengadaan perangkat tersebut menjadi prioritas pemerintah daerah agar pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat.
Pemerataan Infrastruktur dan Transparansi Pendidikan
Dalam bidang infrastruktur, DPRD meminta Dinas Pekerjaan Umum memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap Kecamatan Pangaribuan agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan sebagaimana kecamatan lainnya di Kabupaten Tapanuli Utara.
Pada sektor pendidikan, DPRD juga meminta kejelasan mekanisme penerimaan peserta didik baru di tingkat SMP agar berlangsung transparan, objektif, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Evaluasi Tata Kelola Pasar
DPRD turut mengevaluasi pengelolaan pasar dan terminal. Dewan meminta agar terminal kembali difungsikan sebagai kawasan parkir serta jalur keluar-masuk kendaraan. Penertiban pedagang yang masih berjualan di luar kawasan pasar dinilai penting agar fungsi pasar dan terminal berjalan secara tertib, aman, dan efisien.
Dalam rapat tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan menjelaskan bahwa kewenangannya meliputi identifikasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Monitoring Revitalisasi SD Negeri Parsibarungan
Usai rapat kerja, ketiga anggota DPRD Dapil IV melanjutkan agenda dengan melakukan kunjungan lapangan ke SD Negeri Parsibarungan yang telah memperoleh program revitalisasi.
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas proses belajar mengajar. DPRD meninjau kondisi bangunan sekolah dan berdialog dengan pihak sekolah sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Pernyataan Anggota DPRD
Toman Balige Silitonga menegaskan bahwa rapat kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan setiap program pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembangunan harus mengedepankan skala prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan administrasi kependudukan.
Selamat Pakpahan menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Dapil IV. Ia berharap pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan DPRD agar setiap kebijakan mampu mengurangi kesenjangan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di daerah.
Sementara itu, Ronald Simajuntak menilai pelayanan publik merupakan ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, penataan pasar, serta pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Kesimpulan
Rapat kerja dan kunjungan lapangan DPRD Dapil IV menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya sebatas mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga memastikan setiap kebijakan berjalan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berbagai isu strategis yang dibahas, mulai dari pertanian, perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan, infrastruktur, tata kelola pasar, hingga evaluasi pertanggungjawaban OPD menjadi satu kesatuan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.
Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD berharap seluruh perangkat daerah dapat menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil rapat menjadi kebijakan yang efektif, adaptif, dan tepat sasaran sehingga pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Dapil IV. (Sofian Candra Lase)
