Tobaforindo – Taput | Rabu, 8 April 2026 — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil langkah tegas terhadap sejumlah tempat hiburan malam yang dinilai meresahkan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KNPI Taput, Jonpiter Sinaga, kepada wartawan pada Selasa, 7 April 2026, di Tarutung.
Menurut Jonpiter, sejumlah lokasi yang diduga beroperasi sebagai tempat hiburan malam ditemukan berada di beberapa titik strategis, termasuk kawasan pintu masuk wilayah Tapanuli Utara dan pusat Kota Tarutung.
“Keberadaan tempat hiburan malam ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kami mendesak Pemkab Tapanuli Utara segera mengevaluasi izin operasional tempat-tempat hiburan yang ada,” ujar Jonpiter.
Ia menegaskan, keberadaan tempat hiburan malam, khususnya kafe remang-remang, dikhawatirkan dapat memunculkan aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial, adat istiadat, dan nilai budaya masyarakat setempat.
“Tempat hiburan malam ini harus ditinjau kembali. Kami khawatir muncul praktik yang bertentangan dengan norma sosial, termasuk potensi prostitusi dan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Tapanuli Utara,” tegasnya.
Selain itu, KNPI juga menyoroti dampak sosial yang dinilai dapat memengaruhi perkembangan moral generasi muda.
Menurut Jonpiter, kondisi tersebut berpotensi merusak citra Tapanuli Utara yang selama ini dikenal sebagai daerah religius dan menjunjung tinggi adat serta kearifan lokal.
“Bukan berarti kami menolak keberadaan usaha hiburan. Namun, pengawasan yang ketat dan penegakan aturan harus dilakukan agar aktivitas usaha tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku,” katanya.
KNPI juga meminta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk memastikan adanya pengawasan dan penindakan bila ditemukan pelanggaran izin maupun aktivitas yang bertentangan dengan hukum.
Sebagai bentuk keseriusan, KNPI Taput menyampaikan ultimatum bahwa apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah maupun APH, pihaknya bersama organisasi kepemudaan lainnya siap turun langsung ke lapangan.
“Apabila dalam waktu dekat pemerintah dan APH tidak melakukan penertiban, kami bersama organisasi lainnya akan turun langsung ke lapangan,” tutup Jonpiter.
(Sofian Candra Lase)
