TOBAFORINDO – TOMOHON | Rabu (25/2/2026) merupakan catatan baru bagi partai berlambang Gajah dimana Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tomohon melakukan audiensi ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tomohon, dimana Dalam audiensi tersebut Pengurus DPD PSI menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru sekaligus melaporkan perubahan lambang partai dan alamat sekretariat.
Ketua PSI Tomohon, Artis Kaligis, didampingi Ketua Dewan Pembina Franny Walangitan, Sekretaris Kasih Kaunang dan jajaran kepengurusan baru menyebut kunjungan ini sebagai bagian dari silaturahmi sekaligus penyampaian administrasi terbaru partai setelah pergantian kepengurusan.
“Kami membawa SK kepengurusan terbaru, surat mandat LO, serta melaporkan perubahan lambang PSI setelah Kongres di Solo. Kami juga menanyakan teknis sosialisasi dan verifikasi partai ke depan,” ujar Kaligis. Ia menambahkan, pihaknya berterima kasih kepada jajaran KPU Tomohon yang telah membuka ruang dialog serta memberikan penjelasan terkait prosedur administrasi partai. Dalam dialog penuh keakaraban tersebut dari Pihak KPU Kota Tomohon yang di hadiri Komisioner KPU dan Tim Teknis menyampaikan bahwa untuk perubahan data partai politik, baik struktur kepengurusan maupun alamat sekretariat wajib dimutakhirkan menggunakan Aplikasi SIPOL dan apabila ada yang kurang jelas bisa langsung datang ke KPU Tomohon lewat Help Desk yang dibuka selama jam kerja.
Berkaitan dengan itu, Ketua KPU Tomohon, Albertien G V Pijoh secara terpisah, menegaskan bahwa setiap perubahan data partai politik, baik struktur kepengurusan, lambang, maupun alamat sekretariat, wajib dimutakhirkan melalui mekanisme tahapan Pemilu dengan petunjuk teknis dan sesuai PKPU.
“Kami sudah menyampaikan langkah yang harus ditindaklanjuti PSI. Setiap perubahan harus dimasukkan dalam proses pemutakhiran data partai politik, yang dilakukan KPU secara berkala setiap enam bulan,” jelas Pijoh.
KPU Tomohon menilai langkah PSI melaporkan perubahan tersebut sudah tepat sebagai bagian dari kepatuhan administrasi menjelang tahapan politik berikutnya.
